HEADLINE: Usulan Kenaikan Tarif Transportasi Warga Luar Jakarta, Plus Minusnya?

 Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta merencanakan mengaplikasikan mekanisme ticket transportasi berbasiskan akun atau akun based ticketing (ABT). Mekanisme ini akan terpadu dengan data KTP dan status ekonomi penumpang. K ing88bet

Mekanisme akan diaplikasikan pada tiga model angkutan umum di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT) dan Transportasi Jakarta (Transjakarta). Mekanisme ABT sendiri di-launching lewat program JakLingko yang dapat didownload di Playstore.ara pemakai transportasi public ini juga pasrah bila peraturan itu diaplikasikan. Khususnya untuk karyawan Jakarta yang ada di daerah aglomerasi. Salah satunya pemakai transportasi Depok-Jakarta, Nia akui pasrah bila peraturan itu akan diaplikasikan. Karena mau tidak mau ia membutuhkan transportasi yang mempermudahnya tiba ke kantor. king88bet login alternatif

"Sebagai kelas karyawan, sepertinya pasrah saja. Angkutan umum seperti KRL dan MRT itu sesuatu keperluan. Mobil tidak punyai," kata Ramdania ke Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Tetapi, kata Nia, peraturan biaya ini cukup memperberat untuk kelompok karyawan yang ngepas tetapi tidak mempunyai KTP DKI Jakarta.


HEADLINE: Usulan Kenaikan Tarif Transportasi Warga Luar Jakarta, Plus Minusnya?

"Memang perlu sekali perhatian pemerintahan untuk kelompok masyarakat jenis ini," katanya.

Sementara Lina, pemakai MRT Jakarta akui pasrah dengan gagasan peraturan ini. "Ya ingin tidak mau turut saja, karena gunakan MRT cukup mengirit waktu," tutur Lina.

Tetapi, sebagai masyarakat yang ber-KTP Pemalang tetapi telah belasan tahun ada di Jakarta, Lina akui merasa didiskriminasi atas peraturan tersebut.

"Saya kok merasa didiskriminasi? Apa lagi benar ada agunan jika di luar Jakarta lebih sanggup dalam ekonomi?" katanya.

Selanjutnya Lina menyorot pembelian ticket berbasiskan akun yang perlu memakai KTP. Ia cemas bila data pribadinya bocor.

"Gunakan data personal adakah agunan tidak bocor? Apa lagi saat ini sedikit-sedikit gunakan data personal," kata Lina. Pemerhati Peraturan Public Kampus Trisakti, Trubus Rahardiansyah memperjelas pemakai angkutan umum semestinya jangan dibedakan terdasarkan KTP.

Trubus memandang Jakarta bukan kota yang tertutup hingga tidak gampang untuk memisah mana masyarakat Jakarta dan yang mana bukan, dalam pemakaian angkutan umum setiap hari.

"Jika konteksnya angkutan umum jangan diperbedakan, Jakarta bukan kota tertutup," tutur Trubus ke Liputan6.com di Jakarta, Kamis, (12/10/2023).

Menurut dia gagasan peraturan peningkatan biaya transportasi public untuk masyarakat luar Jakarta malah akan bikin rugi pemerintah provinsi sendiri.

"Malah akan jadi memperburuk citra sebagai public kepercayaan, seakan-akan ada diskriminasi, walau sebenarnya transportasi public itu ya untuk semuanya orang," katanya.

Selanjutnya, karena ada pembandingan biaya, Trubus menjelaskan, warga akan kembali naik kendaraan individu. Hingga sasaran Pemerintah provinsi DKI untuk kurangi kemacetan dan pencemaran dapat menjadi tidak berhasil.

"Kekuatan kembali lagi ke kendaraan individu semakin tinggi, kan kita keinginannya kurangi kemacetan, pencemaran. Justru malah bakal ada permasalahan baru, pencemaran susah diatasi," jelasnya.

Sementara Pemerhati Transportasi dari Institut Study Transportasi (Intrans) Darmaningtyas menjelaskan masyarakat di luar DKI Jakarta tidak akan beralih ke kendaraan individu bila biaya transportasi public masih tambah murah.

"Jika biaya yang perlu dibayar masih tambah murah dibanding memakai kendaraan motor individu, jadi tidak memerlukan kekuatiran akan berpindah. Tetapi jika biayanya bersaing dengan naik kendaraan individu pasti berpindah ke kendaraan individu," tutur Darmaningtyas ke Liputan6.com di Jakarta.